APBD Naik Hingga 100%

APBD Naik Hingga 100%
Kawasan Industri di Cikarang – Bekasi tidak hanya menjadi pilar perekonomian masyarakat Kabupaten Bekasi, tetapi juga menjadi aset perekonomian nasional. Untuk itu upaya meningkatkan iklim investasi agar tetap kondusif menjadi prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dibawah pimpinan Bupati Drs.H.Sa'duddin,MM. Berikut wawancara ekslusif antara tim redaksi Cikarang Pos bersama Bupati Bekasi Drs.H.Sa'duddin,MM di rumah dinasnya, Kompleks Pemda Kabupaten Bekasi.
Prestasi apa yang telah dicapai dalam pembangunan di Kabupaten Bekasi?
Yang cukup membanggakan adalah peningkatan APBD, saat saya baru menjabat APBD senilai Rp. 1,3 Triliun, kini sudah meningkat hingga Rp. 2,7 Triliun atau naik 100% lebih. Ini sebuah prestasi yang bukan main-main, dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Namun demikian kita tetap terus berupaya meningkatkan  APBD, salah satunya dengan memangkas kebocoran-kebocoran yang terjadi, hasilnya dapat dilihat APBD kita cukup memadai. Sementara dari PAD-nya dari Rp. 125 Milyar lebih, kini sudah mencapai Rp. 500 Milyar lebih.
Di sisi lain kita juga swasembada beras, dimana Kabupaten Bekasi mendapat reward dari pemerintah pusat karena mampu memsubsidi pemerintah pusat sebesar 5%. Juga mendapatkan penghargaan investment award dari BKPM atas prestasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi masuk 10 besar penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.

Bagaimana upaya Pemda Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan infrastruktur penunjang industri?
Dalam pembangunan infrastruktur terutama jalan, Pemeritah Daerah sudah memberikan masukan dan membuat kesepakatan-kesepakatan bersama dengan 7 kawasan industri di Cikarang-Bekasi, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, melalui kerja sama yang telah ditandatangani. Memang ada beberapa hal tentang infrastruktur yang telah disepakati belum terlaksana, oleh sebab itu saya minta kepada para pengusaha untuk melaksanakannya.
Secara keseluruhan kebijakan kita terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi ini akan terus dilakukan. Selain infrastruktur jalan yang dekat kawasan industri, di wilayah utara juga dibangun jalan baru, contohnya jalan tol antara Cibitung ke Babelan dan Tarumajaya ini yang sudah direncanakan. Juga pembangunan infrastruktur jalan lingkar utara antara Tarumajaya hingga Cabangbungin, itu beberapa ruas sudah kita bebaskan. Pembangunan jembatan penyeberangan ke wilayah Karawang sudah selesai.

Terkait maraknya demo karyawan, bagaimana peran Pemda dalam hubungan industrial?
Demo karyawan sering menuntut kenaikan upah, tetapi saya sampaikan bahwa di Kabupaten Bekasi dalam sejarahnya untuk UMK terbesar di Jawa Barat. Kenaikan juga harus disesuaikan dengan kenaikan di daerah lain. Dalam menjaga hubungan industrial ini kita dengan kalangan industri harus bekerja sama, tidak mungkin kita keluarkan kebijakan kalau kalangan pengusaha tidak mendukung kita. Untuk itu saya berterima kasih kepada pengusaha yang telah menjalankan kesepakatan bersama. Bagi yang belum untuk dapat mentaatinya agar pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan maksimal.

Apa peran pemerintah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bekasi?
Kita sudah membuat semacam diklat, dan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) sedang berjalan. Karena SDM kita masih kurang, sehingga kita berusaha meningkatkan kualitas SDM yang selama ini menjadi keluhan para pengusaha. Yang kita dengar dari pengusaha, mereka siap menampung tenaga kerja lokal asal kualitas SDM-nya dapat ditingkatkan.

Apa yang menjadi prioritas selama Bapak menjabat sebagai Bupati, dan target ke depan jika terpilih kembali?
Tentu saja terkait peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan kesehatan. Target saya ketika mulai menjabat Bupati memang tidak semuanya tercapai. Pasti ada yang kurang, itulah yang kita terus benahi. Akan sulit jika dalam satu periode semua target tercapai.

Kawasan industri mendorong masuknya kaum urban yang berlatar belakang berbeda-beda, bagaimana menyatukan mereka?
Kita meminta para pendatang yang memiliki kualitas SDM yang baik, jangan sampai kedatangan mereka itu menambah beban. Sementara langkah-langkah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, kita berpedoman dengan Undang-undang, contohnya jika kalangan non muslim ingin mendirikan tempat ibadah harus mengikuti mekanisme. Karena tanpa koordinasi dan kebersamaan itu akan sulit terwujud, mereka punya hak yang juga harus dihormati bersama.

Kawasan industri penyumbang pajak ke pusat sangat besar, bagaimana upaya pemda untuk meminta pengembalian yang proposional?
Kita sudah melakukan upaya dengan meminta kepada Departemen Keuangan, namun dari Depkeu menyatakan jika Undang-undangnya belum ada. Selain itu, sumbangan pajak tersebut juga untuk NKRI, dan kita bagian dari NKRI, itu jawaban dari Depkeu. Kita tetap berjuang untuk meminta bagian kita secara proposional.

Selain kawasan industri, Kabupaten Bekasi juga memiliki kandungan gas yang sangat besar, bagaimana eksplorasinya?
Dari pemerintah pusat yang telah diberikan kepada kita sebesar Rp. 20 Milyar per tahun yang dikelola oleh BUMD. Bagi kalangan swasta yang ikut serta mengelola sumber energi, kita sangat mengapresiasi. Jika ada yang belum bisa ikut mengelola, bisa saja masih terganjal di peraturan atau belum ada kesempatan. Gas yang dihasilkan tetap diperioritaskan untuk kebutuhan industri di Bekasi. Meski kita juga mendukung kebutuhan untuk Jawa dan Sumatera, jika kita mau menutup maka Jakarta bisa padam sekejap. Kita support yang di PLN Muara Tawar sebesar 35%. Artinya kontribusi Kabupaten Bekasi dalam mensubsidi kebutuhan energi untuk wilayah DKI sangat besar.